Deartikel.com – Tasikmalaya – Jumlah penduduk di Jawa Barat sangat besar, mencapai 18,95% dari total penduduk Indonesia. Namun demikian tingkat partisipasi belajar di Jawa Barat masih belum menggembirakan, walaupun tahun ini ada kenaikan dibandingan tahun sebelumnya.
Kenaikan itu harus sejajar dengan kwalitas pendidikan. Untuk meningkatkan kwalitas pendidikan ini, Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah berkolaborasi dengan Komisi X DPR RI menggelar Bimbingan teknis penguatan Penguasaan Kurikulum dalam Penerapan Pembelajaran Kursus dan Pelatihan yang diikuti ratusan tanaga pendidik Kota dan Kabupaten Tasikmalaya
Kegiatan ini difokuskan pada Penguatan Standar kurikulum agar peserta didik lulus memiliki standar kompetensi yang baik.
Sejumlah tantangan dihadapi dalam penerapan program ini, pertama dalam Menangani anak putus sekolah, dimana mereka akan diarahkan kemana, apakah diarahkan ke pendidikan non-formal atau formal. Kedua Verifikasi dan pendataan lembaga kursus hal ini dilakulan guna Mencegah lembaga yang tidak stabil (muncul lalu hilang). Ketiga penyesuaian minat masyarakat, dimana lembaga kursus harus peka terhadap kebutuhan.
Menurut anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah yang juga merupakan salah satu nara sumber, bahwa penguatan mutu penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal agar memenuhi standar nasional.
Ia menyebut, upaya ini sekaligus memastikan tersedianya layanan pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Hal ini sebagai bentuk nyata perwujudan Pendidikan Bermutu untuk Semua. “Bersama mitra kerja Kemendikdasmen terus perluas akses pemenuhan pendidikan melalui program kursus dan pelatihan,” kata Ferdiansyah usai Bimtek
Dikatakannya, pihaknya menjamin hak belajar setiap warga negara melalui jalur pendidikan formal dan nonformal, melalui moda pendidikan jarak jauh serta kursus dan pelatihan.
“Seperti seorang siswa mau kursus namun tidak memiliki uang tunai untuk biayanua. Tapi, orang tuanya memiliki 10 ton singkong. Nah kondisi ini bisa dilakukan dengan cara barter, agar siswa tidak putus pembelajarannya,” katanya
Ia juga mencontohkan 42 ribu tenaga kerja lansia dibutuhkan di wilayah Jabodetabek. Hal ini menjadi peluang ketika musim ebaran. Kebanyakan tenaga kerja lansia itu pulang kampung.
Selain itu, jaminan hak belajar juga merupakan bagian dari komitmen pihaknya bersama dengan Kemendikdasmen memperluas akses pendidikan dan menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
“Pendidikan tidak boleh terhenti oleh keterbatasan ruang, waktu, atau kondisi sosial ekonomi.Oleh karena itu, program kursus dan pelatihan diselenggarakan untuk memperkuat keterampilan dan kompetensi masyarakat,” katanya.
Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta mitra strategis lainnya agar layanan pendidikan formal dan nonformal dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Termasuk, lanjut dia, kepada peserta didik yang berada di wilayah dengan hambatan geografis dan keterbatasan akses.
“Program kursus dan pelatihan kami berharap tidak ada anak-anak Indonesia yang tertinggal dari tidak hak memperoleh pendidikannya,” pungkasnya.***
