DeArtikel.com – Bandung – Sejumlah akademisi dan pegiat kebijakan publik memberikan peringatan keras terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam diskusi publik yang digelar di Hotel Horison Bandung, Selasa (14/4/2026), mereka menilai terdapat kesenjangan serius antara gagasan besar pemerintah dan realisasi di lapangan.
Forum bertajuk “Membaca Arah Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Prabowo dan Dampaknya” yang diselenggarakan SUSTAIN bersama Perkumpulan INISIATIF itu mengungkap sejumlah indikator yang dinilai mengkhawatirkan, mulai dari melemahnya daya serap tenaga kerja hingga meningkatnya ketimpangan sosial.
Ketua Perkumpulan INISIATIF, Sapei Rusin, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak bisa diabaikan. Ia menyebut arah pembangunan ekonomi saat ini perlu segera dikoreksi agar kembali pada prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.
Direktur Eksekutif SUSTAIN, Tata Mustasya, dalam forum itu secara terbuka menyatakan adanya “gap besar” antara konsep dan implementasi kebijakan ekonomi pemerintah. Ia menilai, tanpa reformasi struktural yang nyata—termasuk penguatan peran swasta, peningkatan kapasitas birokrasi, dan pengurangan praktik nepotisme—kebijakan ekonomi berpotensi tidak efektif.
Sorotan juga datang dari Alamsyah Saragih yang mengungkap lemahnya ketahanan ekonomi nasional, terutama pada sektor energi. Ia menyebut cadangan bahan bakar Indonesia hanya cukup untuk sekitar 25,5 hari, lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Kondisi ini dinilai memperbesar risiko saat terjadi gejolak global.
Di sisi lain, ekonom Diding Sakri memaparkan data yang menunjukkan penurunan mobilitas ekonomi antargenerasi. Ia memperingatkan potensi munculnya kesenjangan kelas yang semakin tajam, di mana latar belakang ekonomi keluarga semakin menentukan masa depan seseorang.
Data yang dipaparkan dalam diskusi tersebut memperkuat kekhawatiran itu. Meski investasi tercatat meningkat, penyerapan tenaga kerja tidak sebanding. Bahkan, sekitar 9,48 juta penduduk dilaporkan turun dari kelas menengah dalam periode 2019–2024. Selain itu, sekitar 59 persen pekerja masih berada di sektor informal, dengan pertumbuhan upah yang tertinggal dari laju ekonomi.
Efektivitas investasi juga dipertanyakan seiring meningkatnya rasio ICOR, yang menunjukkan biaya investasi semakin tinggi namun tidak diikuti dengan peningkatan output yang optimal.
Melalui forum ini, para peserta mendesak pemerintah segera melakukan langkah korektif, termasuk membuka ruang partisipasi publik, memperkuat sektor padat karya, serta mendorong transisi menuju ekonomi hijau.
Diskusi ini menandai meningkatnya tekanan dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil terhadap pemerintah untuk memastikan kebijakan ekonomi tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.***
