DeArtikel.com – Tasikmalaya – Suasana menjelang Muscab Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tasikmalaya mendadak memanas.
Pergantian kepengurusan di dua Pengurus Anak Cabang (PAC), yakni Indihiang dan Cipedes, memicu polemik di internal partai.
Perubahan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPW PPP Jawa Barat Nomor 015/SK/DPW/K/III/2026 tertanggal 9 Maret 2026. SK tersebut mengubah susunan pengurus harian PAC PPP Indihiang masa bakti 2022–2027.
Sebelumnya, berdasarkan SK Nomor 005/SK/DPW/K/III/2022, posisi Ketua PAC Indihiang dijabat Sonny Senjaya, Sekretaris Buloh Hasbulloh, dan Bendahara Eva Suryawati Simosir. Namun dalam SK terbaru, Buloh Hasbulloh ditunjuk sebagai Plt Ketua, Ari Supriatna sebagai Plt Sekretaris, dan Yayat Ruhiyat sebagai Bendahara.
Perubahan serupa terjadi di PAC Cipedes. Dalam SK sebelumnya tertanggal 10 Juli 2025, Ketua dijabat Didin Muhabidin, Sekretaris Sri Sugiarti, dan Bendahara Ade Somantri. Kini, posisi Sekretaris digantikan oleh Plt Trisna Ruhyan, sementara Ketua dan Bendahara tetap.
SK perubahan tersebut ditandatangani Ketua DPW PPP Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Sekretaris Agus Solihin, lengkap dengan cap resmi.
Di atas kertas, perubahan ini tampak sebagai rutinitas organisasi. Namun di lapangan, tafsir berkembang liar. Terlebih, waktunya berdekatan dengan agenda Muscab PPP Kota Tasikmalaya yang dijadwalkan berlangsung pada 18 April 2026.
Isu yang paling menyita perhatian adalah kabar yang beredar di kalangan kader. Pergantian disebut-sebut didasari alasan pengurus sebelumnya “meninggal dunia”.
Kabar ini langsung dibantah oleh pihak yang bersangkutan.
Sonny Senjaya, mantan Ketua PAC Indihiang, mengaku terkejut saat menerima informasi tersebut. Ia menegaskan dirinya masih aktif menjabat dan masa baktinya berlaku hingga 2027.
“Saya kaget. Tiba-tiba ada pergantian, bahkan tersiar kabar saya sudah meninggal dunia. Padahal saya masih aktif, masih menjalankan tugas sebagai ketua PAC,” ujarnya.
Ia mengaku selama dua periode menjabat tidak pernah membuat pelanggaran organisasi. Karena itu, ia mempertanyakan dasar pergantian yang dinilai tidak jelas.
“Kalau memang ada alasan organisatoris, seharusnya disampaikan secara terbuka. Jangan sampai ada kesan menzalimi,” katanya.
Hal senada disampaikan Sri Sugiarti, mantan Sekretaris PAC Cipedes. Ia mengaku terkejut namanya tiba-tiba hilang dari kepengurusan.
“Saya masih ada, masih menjabat, masih punya SK. Tapi tiba-tiba diganti. Jujur saja, saya kaget dan prihatin,” ucapnya.
Di sisi lain, Plt Sekretaris DPC PPP Kota Tasikmalaya Hilman Wiranata menegaskan bahwa perubahan SK bukan karena isu kematian, melainkan hasil proses verifikasi faktual kepengurusan.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi DPW PPP Jawa Barat sejak Mukerwil di Cirebon pada November 2025.
“Perubahan ini bukan karena meninggal dunia, tapi karena ada tugas-tugas organisasi yang tidak dilaksanakan dengan baik,” tegasnya.
Ia menjelaskan, DPC telah melakukan verifikasi sejak Desember 2025, termasuk memberikan tenggat waktu dan melakukan pemanggilan kepada PAC yang belum menyelesaikan administrasi.
“Dari hasil rapat pimpinan di tingkat PAC, direkomendasikan adanya pergantian. Itu dilengkapi berita acara, absensi, dan dokumentasi,” jelasnya.
Hilman juga menegaskan bahwa perubahan SK tidak hanya terjadi di Kota Tasikmalaya, melainkan hampir di seluruh Jawa Barat sebagai bagian dari persiapan verifikasi partai menuju Pemilu 2029.
“Ini program DPW. Bukan semata-mata kepentingan politik menjelang Muscab, tapi lebih pada penataan organisasi. Perubahan SK PAC tidak hanya terjadi di Kota Tasikmalaya tapi terjadi juga di wilayah PAC Jawa Barat yang lain,” katanya.
Meski demikian, di internal partai, perubahan tersebut tetap memunculkan tanda tanya. Terutama karena waktunya yang dinilai terlalu berdekatan dengan Muscab.
Dalam struktur PPP, PAC memiliki peran penting karena menjadi pemegang suara dalam Muscab. Setiap PAC memiliki satu suara dalam proses pemilihan formatur kepengurusan DPC.
Kondisi ini membuat pergantian PAC menjelang Muscab kerap dipandang bukan sekadar administrasi, melainkan juga strategi.
Hingga kini, belum ada penjelasan yang sepenuhnya meredam polemik. Yang jelas, suhu politik internal PPP Kota Tasikmalaya terus menghangat, seiring semakin dekatnya pelaksanaan Muscab. ***
