DeArtikel.com – Bandung – GMNI Cabang Bandung mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Kamis (18/6/2026), organisasi mahasiswa tersebut menilai Indonesia tengah menghadapi krisis keberpihakan negara yang berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat.
Ketua GMNI Bandung, Hilman Mulya, menyebut berbagai persoalan seperti meningkatnya biaya hidup, melemahnya daya beli, sulitnya akses pendidikan, dan ketidakpastian ekonomi sebagai bukti lemahnya perhatian negara terhadap kebutuhan rakyat. Menurutnya, pemerintah belum menunjukkan langkah yang cukup kuat untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
GMNI juga menyoroti kondisi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran karena ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan semakin terbatas. Mereka menegaskan bahwa persoalan yang terjadi saat ini merupakan masalah politik terkait arah keberpihakan negara.
Sebagai sikap organisasi, GMNI Bandung menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah, yakni mengevaluasi program yang dianggap tidak berorientasi pada kepentingan publik, menolak perluasan dwifungsi TNI-Polri, menjamin ketersediaan BBM subsidi, menyediakan pendidikan yang inklusif dan terjangkau, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat, serta menurunkan harga kebutuhan pokok.
Hilman menegaskan, kritik yang disampaikan merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa untuk mengawal demokrasi dan memastikan negara menjalankan amanat konstitusi demi kesejahteraan rakyat.***
